Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Detail Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Jenis Dokumen | Peraturan Gubernur |
Judul | Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
Nomor | 21 |
Tahun | 2023 |
Singkatan Jenis | PERGUB |
T.E.U | Indonesia.Provinsi Sumatera Utara |
Tanggal Penetapan | 11 April 2023 |
Tanggal Pengundangan | 11 April 2023 |
Subjek | THR, Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan |
Sumber | BD PROVINSI SUMATERA UTARA 2023 (22) : 18 hlmn |
Pemrakarsa | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Status | Tidak Berlaku |
Keterangan | Mencabut Pergub No. 17 Tahun 2022 |
Tempat Terbit | Medan |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Penandatangan | EDY RAHMAYADI |
Dilihat | 1.614 kali |
Diunduh | 503 kali |
File Peraturan
* Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh.
Status Peraturan
Mencabut:- Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
Jumlah Peraturan Perundang-undangan
Surat Keputusan
1.100 / 2.345
Peraturan Gubernur
853 / 2.345
Peraturan Daerah
190 / 2.345
Instruksi Gubernur
98 / 2.345
Memorandum Of Understanding
45 / 2.345
Perjanjian Kerja Sama
21 / 2.345
Rancangan Peraturan Daerah
18 / 2.345
Program Pembentukan Peraturan Daerah
7 / 2.345
Undang-Undang
4 / 2.345
Peraturan Pemerintah
4 / 2.345
Keputusan Presiden
4 / 2.345
Surat Edaran
1 / 2.345
Keputusan Sekretaris Daerah
0 / 2.345
Jumlah Monografi Hukum
Buku Hukum
30 / 45
Naskah Akademik
13 / 45
Dokumen Langka
2 / 45