Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Detail Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Jenis Dokumen | Peraturan Gubernur |
Judul | Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
Nomor | 21 |
Tahun | 2023 |
Singkatan Jenis | PERGUB |
T.E.U | Indonesia.Provinsi Sumatera Utara |
Tanggal Penetapan | 11 April 2023 |
Tanggal Pengundangan | 11 April 2023 |
Subjek | THR, Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan |
Sumber | BD PROVINSI SUMATERA UTARA 2023 (22) : 18 hlmn |
Pemrakarsa | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Status | Tidak Berlaku |
Keterangan | Mencabut Pergub No. 17 Tahun 2022 |
Tempat Terbit | Medan |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Penandatangan | EDY RAHMAYADI |
Dilihat | 1.054 kali |
Diunduh | 322 kali |
File Peraturan
* Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh.
Status Peraturan
Mencabut:- Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
Jumlah Peraturan Perundang-undangan
Surat Keputusan
1.100 / 2.285
Peraturan Gubernur
819 / 2.285
Peraturan Daerah
184 / 2.285
Instruksi Gubernur
98 / 2.285
Memorandum Of Understanding
45 / 2.285
Perjanjian Kerja Sama
21 / 2.285
Rancangan Peraturan Daerah
12 / 2.285
Program Pembentukan Peraturan Daerah
6 / 2.285
Jumlah Monografi Hukum
Buku Hukum
26 / 37
Naskah Akademik
11 / 37