Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah
Detail Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Jenis Dokumen | Peraturan Gubernur |
| Judul | Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah |
| Nomor | 17 |
| Tahun | 2022 |
| Singkatan Jenis | PERGUB |
| T.E.U | Indonesia.Provinsi Sumatera Utara |
| Tanggal Penetapan | 22 April 2022 |
| Tanggal Pengundangan | 22 April 2022 |
| Subjek | THR dan Gaji Ketiga Belas - ASN |
| Sumber | BD PROVINSI SUMATERA UTARA 2022 (17) : 15 hlmn |
| Pemrakarsa | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Status | Tidak Berlaku |
| Keterangan | Mencabut Pergub No. 8 Tahun 2021; Dicabut dengan Pergub No. 21 Tahun 2023 |
| Tempat Terbit | Medan |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Penandatangan | Edy Rahmayadi |
| Dilihat | 1.312 kali |
| Diunduh | 330 kali |
File Peraturan
* Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh.
Status Peraturan
Dicabut dengan:- Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Jumlah Peraturan Perundang-undangan
Surat Keputusan
1.100 / 2.361
Peraturan Gubernur
858 / 2.361
Peraturan Daerah
190 / 2.361
Instruksi Gubernur
98 / 2.361
Memorandum Of Understanding
46 / 2.361
Perjanjian Kerja Sama
22 / 2.361
Rancangan Peraturan Daerah
22 / 2.361
Program Pembentukan Peraturan Daerah
7 / 2.361
Undang-Undang
5 / 2.361
Peraturan Pemerintah
5 / 2.361
Keputusan Presiden
5 / 2.361
Surat Edaran
2 / 2.361
Keputusan Menteri
1 / 2.361
Keputusan Sekretaris Daerah
0 / 2.361
Jumlah Monografi Hukum
Buku Hukum
30 / 48
Naskah Akademik
15 / 48
Dokumen Langka
3 / 48