Staf Biro Hukum Setdaprovsu melakukan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke Bagian Hukum Kabupaten Karo bersama dengan Kepala Bagian Perundang-Undangan Ibu Monica M. Purba (30/1).
Bagian Hukum Kabupaten Karo belum melakukan pengisian E-Reporting 2022 pada website JDIHN sebagai penilaian JDIH.
Website JDIH Pemerintah Kabupaten Karo masih dalam template BPHN, belum ada perubahan dan pengembangan sama sekali.
Terkendalanya pengunggahan produk hukum daerah ke website JDIH dikarenakan kurangnya SDM dan fasilitas pada bagian hukum Kabupaten Karo sehingga pembagian tugas untuk pengelolaan JDIH belum memungkinkan serta anggaran yang tidak mencukupi untuk pengelolaan Website JDIH Kabupaten Karo.